Tulungagung – Langkah Plt Bupati Ahmad Baharudin melantik kembali Drs. Tri Hariadi, M.Si sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tulungagung, Senin (04/05/2026), memantik perhatian publik. Bukan sekadar pelantikan biasa saja namun keputusan ini membuka kembali catatan lama tentang dinamika jabatan tertinggi birokrasi di lingkungan Pemkab.
Tri Hariadi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bukan nama baru di lingkaran inti birokrasi. Ia pernah menduduki kursi Sekdakab sebelum akhirnya digeser dalam rotasi sebelumnya. Sebuah langkah yang kala itu menimbulkan tanda tanya, namun tak pernah benar-benar dijelaskan secara terbuka ke publik.
Kini, roda berputar. Sosok yang pernah “diturunkan”, justru kembali diangkat, meski dengan status Penjabat.
Pelantikan yang turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono beserta jajaran pejabat Pemkab ini secara formal disebut sebagai kebutuhan organisasi. Namun di balik itu, muncul pertanyaan yang lebih dalam: apakah ini bentuk koreksi kebijakan, kompromi internal, atau sekadar strategi menjaga stabilitas birokrasi?
Dalam pidatonya, Plt Bupati Ahmad Baharudin menekankan pentingnya kecepatan kerja dan soliditas antar OPD. Pernyataan normatif yang lazim dalam setiap pelantikan. Namun publik kini tak hanya menunggu janji, melainkan arah nyata.
Rotasi jabatan di level Sekda bukan sekadar mutasi administratif. Posisi ini adalah “jantung” birokrasi pengendali ritme pemerintahan, penghubung kebijakan, sekaligus penentu efektif tidaknya program berjalan. Ketika kursi ini diisi oleh sosok yang sama dalam siklus yang berputar, wajar jika publik mulai membaca lebih dari sekadar formalitas.
Kembalinya Tri Hariadi bisa dimaknai sebagai pengakuan atas kapasitas dan pengalaman. Namun di sisi lain, hal ini juga membuka ruang tafsir: apakah sebelumnya ia memang tak layak digeser, atau justru kini tak ada pilihan lain yang lebih siap?
Tri Hariadi sendiri menyatakan siap menjalankan amanah. Fokusnya pada konsolidasi dan percepatan program menjadi janji awal. Tapi di tengah dinamika yang ada, tantangannya bukan hanya bekerja saja melainkan menjawab ekspektasi sekaligus keraguan.
Pada akhirnya, publik Tulungagung tidak hanya menyaksikan pelantikan, tetapi juga membaca arah. Apakah ini awal dari stabilitas baru, atau sekadar bab lanjutan dari pola lama birokrasi yang berputar di lingkaran yang sama.( Sonya).