Dewan Pimpinan Pusat Jaring Aspirasi Transparansi Informasi Nusantara (Jati Nusantara) secara resmi melayangkan laporan pengaduan ke kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada 13 November 2026. Langkah tegas ini diambil karena organisasi pengawas transparansi tersebut merasa janggal dan menolak percaya atas klaim pihak sekolah terkait alasan "12 siswa tidak naik kelas" guna menutupi selisih data.
Polemik ini bermula dari hasil penelusuran dan analisis data yang dilakukan oleh Jati Nusantara terhadap penerimaan peserta didik di SMAN 1 Kauman, Kabupaten Tulungagung. Dari data penelusuran tersebut, ditemukan adanya anomali angka:
- Berdasarkan data resmi SPMB Jawa Timur 2026, kuota atau pagu penerimaan siswa untuk SMAN 1 Kauman dipatok sebanyak 420 siswa.
- Akan tetapi, ketika dicek melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikdasmen, jumlah realisasi peserta didik kelas 10 di sekolah tersebut justru tercatat mencapai 432 siswa.
- Terdapat selisih atau kelebihan sebanyak 11 hingga 12 siswa di dalam sistem Dapodik jika dibandingkan dengan kuota resmi SPMB.
Alasan Sekolah Berubah-Ubah hingga Muncul Klaim "12 Siswa Mengulang"
Sebelum membawa perkara ini ke ranah hukum dan pengawasan eksternal, Jati Nusantara telah melayangkan surat konfirmasi resmi kepada pihak SMAN 1 Kauman pada 2 Oktober 2026. Saat itu, pihak sekolah berdalih melalui surat balasan bahwa jumlah siswa di Dapodik tidak melebihi kuota karena data pada web resmi Kemendikdasmen diklaim belum terupdate.
Namun, narasi tersebut berubah drastis ketika aduan diteruskan melalui portal layanan SP4N LAPOR!. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bersama SMAN 1 Kauman memberikan pembelaan baru dengan menyatakan bahwa terdapat 12 siswa kelas 10 yang mengulang tahun ajaran, sehingga mereka mengeklaim tidak ada selisih antara pagu SPMB dan data di Dapodik.
"Sekolah Kita" Hanya Catat 1 Siswa Mengulang
Jati Nusantara tentu tidak langsung menelan mentah-mentah alasan yang diberikan oleh pihak sekolah dan dinas. Berdasarkan pengecekan silang melalui platform resmi data pembanding "Sekolah Kita", ditemukan fakta yang sangat kontradiktif:
- Data digital menunjukkan bahwa jumlah siswa yang mengulang di tingkat kelas 10 SMAN 1 Kauman sebenarnya hanya tercatat 1 anak (serta 1 anak di kelas 11).
- Saat tim Jati Nusantara mendatangi langsung SMAN 1 Kauman dan menemui pihak Waka Kesiswaan untuk meminta kejelasan, pihak sekolah justru tidak mampu memberikan penjelasan valid mengenai perbedaan drastis antara angka 12 siswa (versi surat aduan LAPOR!) dan angka 1 siswa (versi data Dapodik/Sekolah Kita).
Menilai penanganan di kanal SP4N LAPOR! berjalan buntu dan tidak transparan, Jati Nusantara di bawah kepemimpinan Ketua DPP Jati Nusantara, Muhammad Najibulloh, akhirnya resmi melaporkan kasus dugaan maladministrasi ini ke Ombudsman Jatim.
Dalam dokumen pengaduan resminya, Jati Nusantara menyampaikan dua tuntutan utama (petitum):
- Memohon Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur untuk melakukan pemadanan data secara menyeluruh antara siswa yang diterima via portal resmi
Spmbjatim.netdengan data riil di dalam Dapodik. - Meminta Ombudsman agar segera melakukan klarifikasi, investigasi, dan pengawasan ketat atas dugaan penyimpangan administrasi data peserta didik di SMAN 1 Kauman, Kabupaten Tulungagung.